KEDUDUKAN & TUPOKSI

KEDUDUKAN

1.

BPKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

2.

BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3.

BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah


TUGAS POKOK

BPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. 


FUNGSI

a.

 Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPKD 

b.

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD

c.

Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah

d.

Penyusunan KUA/KUPA berkoordinasi dengan Bappeda

e.

Penyusunan PPAS berkoordinasi dengan Bappeda

f.

Penyusunan rancangan APBD, pergeseran belanja dan rancangan perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda

pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah

g.

Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

h.

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

i.

Pengesahan DPA/DPPA-SKPD/UKPD

j.

Pengendalian pelaksanaan APBD

k.

Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah

l.

Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk

m.

Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD

n.

penyimpanan uang daerah

o.

penetapan SPD

p.

Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah

q.

Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah

r.

Penyiapan dan pelaksanaan pinjaman serta pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah

s.

Pengelolaan utang dan piutang daerah

t.

Penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas umum

u.

Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

v.

Penyajian informasi keuangan daerah

w.

Penunjukan kuasa BUD

x.

Pembinaan pejabat fungsional pengelola keuangan daerah

y.

Fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan

z.

Penelitian pengembangan keuangan daerah

aa.

Penyusunan kode rekening, analisis standar belanja

bb.

Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari SKPD/UKPD

cc.

Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

dd.

Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah

ee.

Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya

ff.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPKD

gg.

Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPKD

hh.

Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD

Ii.

Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD


VISI MISI

Visi BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi dan misi Gubernur yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka visi BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Responsif,Partisipatif dan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Jakarta”

Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan, yakni menjadikan BPKAD sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola keuangan dan aset daerah, yaitu dalam arti :

  1. Transparan

    Terbuka, baik dalam proses penyusunan rencana keuangan maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

  2. Akuntabel

    Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

  3. Responsif

    Menerima dengan baik berbagai masukan yang diberikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Dareah (UKPD), serta menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan, baik dalam perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan keuangan daerah.

  4. Partisipatif

    Membuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, terutama SKPD/UKPD, untuk turut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

  5. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Jakarta

    Peran serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jakarta, dengan berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan administrasi keuangan dan aset secara sistematis, mudah dan tepat waktu kepada seluruh SKPD/UKPD dan meningkatkan kepercayaan kepada masysrskat terhadap pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Daerah dengan tetap mentaati prosedur dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Misi BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

  1. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka terwujudnya “Good Governance” (Tata Kelola Pemerintah yang baik).
  2. Terlaksananya Pengelolaan Aset secara administrasi maupun fisik untuk menunjang terwujudnya akuntabilitas inventarisasi aset daerah.
  3. Terlaksananya sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk terwujudnya pelayanan kepada SKPD/UKPD dan masyarakat yang cepat dan akurat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
  4. Terlaksananya penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBD yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk terwujudnya APBD yang efektif dan efisien serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jakarta.

TUJUAN & SASARAN

Tujuan yang Akan Dicapai oleh BPKAD

Tujuan yang akan dicapai atas visi dan misi diatas adalah :

  1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Terwujudnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Terwujudnya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan
  6. Terwujudnya peningkatan kinerja dan profesionalisme SDM.
  7. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah.
  8. Terwujudnya pengemanan aset secara administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Daerah.

Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini BPKAD Provinsi DKI Jakarta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkuntan.

Dengan demikiansasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2013-2017 yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKAD Provinsi DKI Jakarta meliputi :

  1. Meningkatnya peraturan pembiayaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Meningkatnya dan berfungsinya mekanisme penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD/UKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM SKPD/UKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. Meningkatnya penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Meningkatnya tertib administrasi penataan aset millik Pemerintah daerah Provinsi DKIJakarta.